Pertambangan atau Pariwisata?

07 September 2016 \\ Catatan Redaksi \\ 321 Dibaca

DI Pulau Bangka, Minahasa Utara ada perusahaan tambang, PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) yang mengincar bijih besih di pulau kecil itu. Namun, sejak awal tahun 2012 kelompok masyarakat pulau Bangka serta sejumlah aktivis LSM  menuntut Bupati Minahasa Utara dan MMP tidak melanjutkan kegiatan pertambangan di pulau kecil itu. Dasar hukum yang mereka gunakan waktu itu adalah  Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengatur luas pulau yang layak dijadikan kawasan pertambangan.

Lalu warga dan aktivis LSM menuntut pemerintah dan MMP secara hukum  Terakhir terbit Amar Putusan MA  No. 255/ K/TUN/2016 yang menolak kasasi dari pemohon, MMP dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.

“Semua proses hukum sudah ditempuh. Terkait pembahasan ramperda zonasi, mestinya baik pokja maupun pansus harus mempertimbangkan amar putusan terakhir ini. Dengan putusan ini, permanen sudah. Bangka hanya untuk pariwisata dan perikanan,” kata Jull Takaliuang kepada Kawanuanews.co beberapa waktu lalu.

Lalu pada proses-proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  (RZWP3K) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pulau Bangka menjadi isu yang alot dibahas. Perdebatan di seputar, Pulau Bangka untuk kawasan pertambangan atau pariwisata?

Keduanya, yaitu pertambangan dan pariwisata lebih terkait dengan kepentingan pemerintah dalam hal peningkatan pendapat daerah. Keduanya berhubungan pula dengan modal. Dengan pertambangan, maka masuklah perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi dan produksi, dan pemerintah mendapat pemasukan pendapatan. Demikian pula dengan pariwisata. Hotel-hotel, restaurant, usaha transportasi, dan lain sebagainya akan mendapat untung, dan pemerintah mendapat pemasukan pula.

Dampak negatif dari keduanya juga ada. Kegiatan pertambangan mengancam ekologi dan perubahan-perubahan struktur sosial-budaya dan ekonomi dalam masyarakat. Pariwisata dapat mengubah banyak hal dalam masyarakat. Cara dan gaya hidup, pola berekonomi, berelasi dan keamanan.

Keduanya berhubungan dengan relasi modal dan politik. Ini ada di tingkat elit. Namun, dampak-dampak mengkhawatirkan lebih dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Dalam kasus pulau Bangka, sepertinya bagi mereka yang tidak mau menerima resiko besar, yaitu kehancuran ekologi lebih memilih pariwisata ketimbang pertambangan. Sementara mereka yang menjadikan lingkungan sebagai objek untuk keuntungan-keuntungan ekonimis, tidak mau ambil pusing dampak-dampak yang dikhwatirkan, pulau Bangka untuk pertambangan.

Jadi, pertambangan atau pariwisata?

Pilihan-pilihan itu ada. Tapi adakah ruang bagi masyarakat untuk memilih? Demonstrasi! Itu pilihan yang tersedia.

Pilihan-pilihan pun sudah diwakilkan berupa aspirasi melalui mekanisme pemilu. Anggota dewan atau kepala daerah adalah orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat untuk menitipkan nasibnya. Sejahtera bersama pertambangan atau sejahtera bersama pariwisata?

Di Sulut sekarang ini ada seratus lebih perusahaan yang memegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan-perusahaan ini secara legal menginvasi hutan-hutan atau ekosistem lainnya. Bencana banjir dan tanah longsor sepertinya tanda alam bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan alam itu.

Dalam hal sektor pariwisata, Pemprov Sulut tampaknya memberi perhatian serius. Pada suatu kesempatan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouwmenyebutkan angka yang sungguh prestisius dalam sejarah dunia pariwisata Sulut. Dia menyebut angka 10 ribuan wisman yang datang ke Sulut selama satu bulan.

Sementara data terbaru dari BPS Sulut menyebutkan, jumlah wisman yang berkunjung ke Sulut melalui   pintu masuk bandara Samratulangi selama bulan Juli 2016 mencapai angka  7.677 orang. Dibandingkan dengan bulan Juni sebelumnya, jumlah pada bulan Juli ini mengalami peningkatan sebesar 492,82 persen (bulan Juni sebanyak 1.295 orang).

Namun begitu, mestilah selalu bertanya, apakah prestasi-prestasi itu berdampak langsung kepada kehidupan rakyat? Karena, baik jumlah IUP yang meningkat maupun jumlah wisman yang juga meningkat, tidaklah selalu berkorelasi atau identik dengan peningkatan taraf kehidupan rakyat kebanyakan. Bahkan, kenyataanya sering terbalik.  

Komentar
Leave a reply.