Pemkab-Polres Minahasa Tanda Tangan Nota Kesepahaman

09 November 2017 \\ Minahasa \\ 48 Dibaca

Tondano, KawanuaNews.co - Pemkab Minahasa melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) bersama Polres Minahasa terkait pengawasan Dana Desa (Dandes), Kamis (9/11).

"Melalui nota kesepahaman ini, polisi bisa terlibat lebih dalam dalam pengelolaan Dandes," ungkap Kapolres Minahasa AKBP Christ R Pusung.

Christ mengatakan pihaknya memang mendapat perintah dari pimpinan untuk ikut mengawasi pengelolaan Dandes. Tanpa MoU pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dandes yang ditandatangani dengan Pemkab Minahasa, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan pada penyimpangan penggunaan Dandes.

"Melalui MoU ini Pemkab Minahasa ingin polisi terlibat lebih intensif dalam pengelolaan Dandes. Nantinya polisi tidak hanya melakukan tugas penindakan jika terjadi penyimpangan, namun akan terlibat lebih awal dalam proses pencegahan," ujarnya.

Pusung mengatakan melalui MoU ini, jika masih ada penyimpangan dalam pengelolaan Dandes maka polisi ikut bertanggungjawab. Polisi bisa dianggap gagal karena tugas pencegahan dinilai tidak berhasil.

"Kami minta para hukum tua untuk tidak risih jika nantinya ada anggota polisi yang terlibat lebih dalam saat pekerjaan atau pelaporan Dandes. Polisi hadir untuk memberikan masukan jika ada potensi penyimpangan yang bisa terjadi. Potensi penyimpangan ini yang akan dicegah lebih dahulu," tuturnya.

Bupati Minahasa Jantje Sajow mengatakan Pemkab Minahasa sengaja melibatkan polisi dan kejaksaan dalam pengawasan Dandes. Hal ini dilakukan untuk menunjang program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ingin pembangunan dimulai dari desa. Polisi dan kejaksaan dijadikan mitra kerja supaya tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Dandes.

"Dandes yang dikelola saat ini sangat besar karena mencapai Rp1 miliar. Pemerintah telah mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan Dandes. Keterlibatan polisi dan kejaksaan dirasa sangat perlu," ujarnya.

JWS menambahkan MoU dengan Polres ini supaya hukum tua aman dan nyaman. Dalam prosesnya hukum tua bisa melakukan konsultasi dengan polisi terkait penggunaan dana desa.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Minahasa Jantje W Sajow, jajaran pejabat Pemkab Minahasa, jajaran perwira Polres Minahasa, seluruh hukumtua se-Minahasa, dan pendamping desa. (Kelly Korengkeng)

Komentar
Leave a reply.