Pemimpin Merdeka, Rakyat Merdeka

17 Agustus 2016 \\ Catatan Redaksi \\ 301 Dibaca

Kelompok-kelompok masyarakat penghuni pulau Bangka bersama sejumlah aktivis LSM terus melancarkan penolakan terhadap perusahaan tambang biji besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Media ramai pula memberitakan sikap Bupati Minahasa Utara, VonnieAnneke Panambunan menolak perusahaan asal China itu menambang biji besi di pulau kecil tersebut.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow, warga Desa Tiberias, Kec. Poigar sejak awal Agustus melakukan demontrasi menolak PT. Melisa Sejahtera. Warga kesal karena kehidupan mereka tergganggu oleh kehadiran perusahaan tersebut.

Provinsi Sulawesi Utara memang kaya dengan sumber daya alam, baik di daratan maupun laut. Bahan-bahan galian tambang misalnya, emas, pasir besi, bijih besi, nikel, mangan, matu gamping, batu lempung, tanah urug, dan batuan. Laut kaya pula dengan berbagai jenis ikan untuk diekspor ke berbagai negara. Karena itu tak heran jika Sulut menjadi sasaran perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional.

Data terakhir menyebutkan, bahwa di Sulut terdapat sekira 114 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 12 kabupaten/kota ditambah dengan 6 perusahaan yang memegang Kontrak Karya (KK). Luas total wilayah KK dan IUP sebesar 395.365,28 Ha. Jumlah terbanyak perusahaan pemegang IUP terdapat di Kab. Bolaang Mongondow, sebanyak 29 perusahaan. Menyusul Kab. Minahasa sebanyak 26, Kab. Minahasa Selatan sebanyak 24 dan Kab. Minahasa Utara berjumlah 14.

Dalam hal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 22% pada PDRB Sulut kuartal II/2016. Sektor perikanan sendiri menyumbangkan Rp. 2,096 triliun selama triwulan kedua, mengalahkan sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp1,694 triliun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi andalan Provinsi Sulawesi Utara dalam pertumbuhan ekonominya.

Dengan demikian, alasan kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan tambang karena khawatir lingkungan hidup rusak, termasuk semakin sempitnya lahan pertanian dan perkebunan serta ruang gerak bagi nelayan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan sangatlah masuk akal. Masyarakat Sulawesi Utara masih sangat menggantungkan hidupnya dari pertanian, perkebunan dan perikanan. Ini adalah fakta.

Dalam hal keberpihakan pada ekonomi kerayakatan, maka pemerintah dan para pemimpin daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota penting memperhatikan hal ini. Gelombang penolakan warga terhadap kehadiran perusahaan tambang atau jenis perusahaan lainya yang menginvasi wilayah pertanian, perkebunan dan hutan serta laut adalah tanda dari harapan besar masyarakat untuk dapat tetap “merdeka”! Pada hal lain tapi sejalan dengan harapan itu, yang sejatinya telah menjadi kepedulian bersama antara rakyat dan pemerintah adalah keselamatan lingkungan hidup.

Tanggal 17 Agustus ini, rakyat Indonesia kembali akan merayakan hari kemerdekaannya. Tahun ini, usia negara merdeka Indonesia genap 71 tahun. Apa makna kemerdekaan di usia 71 tahun ini kaitan dengan politik dan kebijakan negara atau pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam? Tentu, makna kemerdekaan yang sesungguhnya tidak langsung berhubungan dengan angka-angka statistik besaran pendapatan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Tidak juga dapat ditemukan dalam retorika dan iming-iming penyerapan tenaga kerja, infrastruktur jalan yang baik, gedung rumah-rumah ibadah yang megah serta Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai, katanya dampak positif dari kehadiran perusahaan-perusahaan tambang atau sejenisnya.

Kemerdekaan yang sesungguhnya, sebagai refleksi dan perwujudan dari semangat proklamasi 17 Agustus 1945 adalah, bahwa rakyat dapat berdaulat atas sumber daya alam yang dijaga mulai zaman leluhurnya; dapat hidup nyaman dan damai antara tetangga bertetangga dan antar komunitas serta kualitas kesehatan dan pendidikan terjamin.

Kemerdekaan sejati ini tidak diperoleh dari rumusan visi-misi kepala daerah yang hanya menjadi dokumen politik yang tidak dihayati apalagi diwujudkan. Kemerdekaan sejati ini membutuhkan pemimpin-pemimpin politik dan birokrat-birokrat yang ‘merdeka’ pula. Merdeka dari cengkeraman kuasa pemodal, merdeka dari kuasa partai politik, merdeka dari ego dan merdeka dari keserakahan.

Komentar
Leave a reply.