Nilai Budaya Ke-Minahasa-an Dalam Demokrasi Di Indonesia

05 April 2017 \\ Minahasa \\ 407 Dibaca

Memfasilitasi Suara Rakyat Sebagai Penentu Kebijakan

Tondano, kawanuanews.co - Di Minahasa, kelompok terkecil (rumah tangga) disebut awu. Jika karena perkawinan terbentuk beberapa kelompok awu (keluarga besar), maka mereka disebut taranak. Dan bila sesudah perkawinan antar taranak terbentuk taranak-taranak baru yang berdiam dalam satu wilayah tertentu, tempat itu disebut roong atau wanua. Pemimpinnya disebut ukung. Roong yang berkembang menjadi beberapa roong disebut walak.

Cacatan ini, dipaparkan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon Msi dalam diskusi sejarah dan perkembangan demokrasi di Minahasa dan Indonesia. Diskusi yang digagas Komunitas Peduli Pemilu dan Sahabat Pemilu (KPPSP) Kabupaten Minahasa bekerjasama dengan Mawale Cultural Centre dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Utara (AMAN SULUT) digelar di Kelurahan Wawalintowan Kecamatan Tondano Barat, Rabu (05/04) sore.

Diskusi yang berlangsung lebih dari 3 jam, diawali dengan pra wacana oleh Dr Ivan Kaunang MHum yang membahas tentang "budaya demokrasi hari ini, bagaimana sebelumnya?" Dilanjutkan oleh Rikson Karundeng M.Teol tentang "demokrasi di Minahasa, dari Tiwa Lumimuut-Toar, amanat Watu Pinawetengan hingga modernisasi Wensel". Kemudian Denni Pinontoan MTeol tentang "pemimpin dan kepemimpinan pada masyarakat Minahasa tempo dulu." Prawacana diakhiri oleh Meidy Y Tinangon MSi selaku ketua KPU Minahasa yang mebahas tentang sketsa awal sejarah demokrasi elektoral di Tanah Minahasa.

Lebih lanjut, Tinangon menjelaskan tonggak-tonggak penting perkembangan demokrasi di Minahasa. Demokrasi di Minahasa dalam catatan sejarah, menurut Tinangon sudah sejak tahun 670, Musyawarah I di Watu Pinawetengan. Bahkan, dalam perkembangannya ketika 'bergabung' bersama Republik Indonesia, tahun 1948, Minahasa telah melaksanakan pemilihan anggota Dewan Minahasa. Pemilihan anggota Dewan Minahasa kembali dilakukan tahun 1951 yang menjadi uji coba pemilihan langsung dalam buku sejarah di Indonesia. Pemilihan 1951, "tetap mengacu pada sistim pemilihan 1948. Jumlah yang dipilih sebanyak 25 orang. PNI 11 anggota, Partai Katolik 1 anggota atau yang dikenal dengan Blok 12, sedangkan sisanya merupakan gabungan dari beberapa partai dan organisasi yang disebut Blok 13." Jelas Tinangon.

Dalam budaya demokrasi dan perkembangannya hari ini, menurut Kaunang, demokrasi adalah suatu proses menuju pada suatu kesepakatan, suatu kesediaan untuk menerima perbedaan pendapat dalam upaya seminimal mungkin satu pendapat untuk kepentingan bersama. "Kita tidak hanya mewarisi satu atau dua tradisi kaitannya dengan tradisi politik di indonesia. Di mulai dari Budi Utomo 1908, zaman kebangkitan nasional yang melahirkan ekologi budaya di Indonesia dengan kekuasaan feodal dan kekuasaan kolonial." Kata Kaunang, ketua Dewan Pakar AMAN SULUT.

Demokrasi di Minahasa hari ini tidak lepas dari nilai-nilai kearifan bangsa Minahasa. Karundeng dalam pemaparannya menjelaskan kalau demokrasi sendiri tidak ada dalam kamus masyarakat Minahasa purba. "Jika demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi dalam bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat konsep demokrasi itu bisa ditemukan di Minahasa. Egaliter yang terkandung dalam prinsip demokrasi jelas merupakan salah satu nilai budaya yang melekat pada masyarakat Minahasa." Ujar pegiat budaya di Mawale Cultural Center ini.

Menurutnya nilai-nilai dalam peradaban Minahasa, mulai dari Tu'ur In Tana, Musyawarah Watu Pinawetengan hingga penentuan pemimpin di masing-masing wanua dan roong menunjukan demokrasi yang ideal sudah sejak dahulu dipraktekan di Minahasa. Namun, Karundeng menegaskan kalau hancurnya nilai-nilai tersebut dikarenakan politisasi dan hegemoni di masa kolonialisme Belanda. Dijelaskannya, Penghancuran itu sejak tahun 1825, di masa itu, Residen J Wensel mengeluarkan sebuah program yang disebut dengan "pemerintahan modern". Dua sasaran utama Wensel dalam program itu adalah Instelling in the Minahasa (instelling in der Minahasa Raad) yaitu rencana perubahan susunan keanggotaan Dewan Minahasa dan penataan susuanan pemerintahan desa.

"Dari sejumlah dokumentasi tertulis di masa kolonial, disebutkan bahwa masyarakat Minahasa tempo dulu, dalam proses pemilihan dan penentuan pemimpin dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua anggota komunitas" jelas Pinontoan, akademisi UKIT. Ditambahkannya, pemimpin masyarakat Minahasa dahulu yakni Walian : pemimpin agama/ adat, Tonaas : orang keras, yang ahli di bidang pertanian, kewanuaan, mereka yang dipilih menjadi kepala walak, Teterusan : panglima perang, Potuasan : penasehat.

Pinontoan menegaskan kalau pemimpin dan kepemimpinan di Minahasa dari tingkat taranak, wanua atau roong, walak dan pakasaan adalah sakral. Ia melalui proses peneguhan dalam ritual. "Dalam proses penentuan melibatkan intervensi Yang Sakral."

Budayawan Minahasa, Fredy Wowor SS memulai dari perspektif tentang apa itu demokrasi? Menurutnya demokrasi itu pemerintahan rakyat. Di Minahasa sendiri, menurutnya, pemerintah rakyat di Minahasa dan Indonesia seolah-olah rakyat itu berkuasa tetapi diatasnamakan oleh bukan orang tertentu melainkan partai tertentu. "Wacana demokrasi terputar diantara rakyat yang memimpin, ada yang mewakili kekuasaan rakyat yang terselubung disitu adalah partai atau organisasi yang mewadahi suara rakyat. Jika konsep rakyat yang menentukan, dalam prateknya mekanisme mengatasnakan rakyat tidak sesuai dengan prakteknya."

Sejarah Minahasa memang berbicara orang-orang yang dipercayakan untuk mewakili rakyat dan membawa aspirasi serta rekomendasi dari rakyat. "Minahasa menjadi contoh dalam demokrasi sejak masa kolonial. 1930 di Minahasa telah melaksanakan pemilihan dan kala itu masih ada partai Tonsea dan lain-lain." Lanjutnya "Demokrasi itu sebenarnya soal bagaimana suara rakyat terfasilitasi. Ada suara bersama masyarakat menentukan kebijakan. Di zaman RIS pasca pengakuan kedaulatan. Demokrasi adalah bagaimana menyeleraskan semangat maesa boleh terejawantakan dalam konsep-konsep demokrasi hari ini." Tandas Wowor.

Kegiatan diskusi KPPSP, untuk memberi sumbangsi dalam peningkatan kualitas pemilu di Indonesia secara khusus di Minahasa. "Diskusi komunitas ini dilakukan secara rutin untuk membahas segala hal tentang pemilu. Selain saling berbagi pengetahuan, diskusi ini juga menghasilkan rumusan-rumusan sebagai sumbangsi bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat." Ujar Lefrando Andre Gosal, Ketua KPPSP Kabupaten Minahasa, usai diskusi.

Ditambahkannya, setelah mendalami sejarah dan perkembangan demokrasi di Minahasa, disadari ternyata peran Minahasa dalam demokrasi di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. "Minahasa adalah pioner demokrasi di Indonesia. Dalam diskusi tadi terungkap bahwa sejarah pemilihan langsung di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Minahasa. Untuk itu, tadi semua bersepakat untuk menulis dan menerbitkan buku tentang demokrasi di Minahasa yang rencananya akan diberi judul -Minahasa, Dekonstruksi Demokrasi-" pungkasnya. (Kelly Korengkeng)

Komentar
Leave a reply.