Nasib Buruh Pekerja Sulut Mengkhawatirkan, KSBSI SULUT desak OD-SK Stop Politik Pencitraan

17 Desember 2016 \\ Sulut \\ 364 Dibaca

Manado, KawanuaNews.co - Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dikritik atas kurangnya pemenuhan terhadap hak-hak buruh pekerja di Sulut jelang hari raya.

Kritik disampaikan dari aktivis buruh di Sulawesi Utara, Frangky Mantiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Wilayah Sulawesi Utara (KSBSI SULUT), kepada KawanuaNews.co, Jumat (16/12). Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak koperatif terutama menjelang hari raya.

Mantiri menyampaikan, OD-SK lebih banyak melakukan politik pencitraan namun kurang serius dalam memenuhi hak-hak dasar buruh pekerja. Ini terlihat pada program-program pemerintah yang minim sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan regulasi ketenagakerjaan.

"Minimnya sosialisasi tentang regulasi dibidang ketenagakerjaan dari pemerintah Sulawesi Utara menyebabkan kurangnya kesadaran hukum bagi pengusaha atau perusahaan untuk menerapkan hak-hak buruh pekerja di Sulawesi Utara," jelas Frangky Mantiri yang adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum KSBSI SULUT.

Menurutnya, belum ada kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Sulut yang menyentuh langsung kepada masyarakat marginal termasuk kaum buruh, apalagi bagi tenaga kerja di Sulut yang akan memasuki perayaan hari besar atau hari Natal.

"Kurangnya sosialisasi dan himbauan kepada pengusaha, dan juga kita akan memasuki tahun 2017 dimana berlakunya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut yang baru sebesar Rp. 2.598.000,- dan Upah Minimum Kota (UMK) Manado sebesar Rp. 2.650.000,-,  dikhawatirkan akan banyak pengusaha yang tidak akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun 2016 dan tidak akan menerapkan UMP dan UMK pada tahun 2017" Ujar anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulut ini.

Ditambahkan, Pemerintahan yang baik dan visioner adalah pemerintah yang mempunyai rencana dan tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan secara konsisten dan mempunyai komitmen menjaga amanat rakyat melalui undang-undang dan regulasi-regulasi yang dibuat untuk kepentingan bersama termasuk di dalamnya adalah kaum buruh pekerja.

"Semoga pemerintahan Sulut kedepan bisa menjadi pemerintahan yang visioner bukan pemerintahan yang ABS (Asal Bapak Senang), yang menjalankan roda pemerintahan ibarat seperti memakai kaca mata kuda." Harap Mantiri sembari menegaskan agar pemerintah menghentikan politik pencitraan. (Rivo)

Komentar
Leave a reply.