Kasus Diskriminasi terhadap LGBT di Sulut Masuk pada Laporan untuk PBB

11 September 2016 \\ Nasional \\ 298 Dibaca

Jakarta, Kawanuanews.co - Diskriminasi terhadap LGBT di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu kasus yang akan dilaporkan dalam Universal Periodic Review 2017 di Sidang Dewan PBB pada Mei tahun itu. Kasus ini salah satu persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas pada pertemuan pembahasan Penyusunan Laporan HAM Indonesia untuk Universal Periodic Review 2017 di Sidang Dewan PBB yang dilaksanakan di Wisma PGI Teuku Umar dari Kamis, 8 sampai Minggu, 11 September 2016.

Deeby Momongan, peserta dari Sulut pada pertemuan ini kepada Kawanuanews.co dalam pesannya melalui Faceebok, Sabtu (11/09) mengatakan, kasus tersebut telah menjadi pembahasan bersama persoalan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dari daerah-daerah lain se Indonesia.

"Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap LGBT di Sulut yang dimasukan dalam laporan tersebut antara lain adalah stigma negatif yang disampaikan oleh para pendeta dalam khotbah-khotbanya di mimbar gereja," jelas Momongan.

Bentuk lainnya, lanjut Momongan berupa sikap resmi institusi gereja dalam rumusan-rumusan pemikiran penolakan terhadap LGBT dalam dokumen-dokumen gerejawi.

"Jadi laporan dan rekomendasi ini akan menjadi salah satu dokumen bagi Lutheran World Federation (LWF) yang akan dimasukan ke sidang dewan PBB yang terdiri 139 negara tahun depan. Yang kami bahas ini adalah perspektif NGO di Indonesia," lanjut Momongan.

Tiga Isu Besar Pelanggaran KBB di Indonesia

Dalam pertemuan tersebut para peserta telah membedah kasus-kasus pelanggaran KBB dari berbagai daerah. Hasilnya adalah 3 isu besar terkait hak KBB Indonesia. Pertama, pelanggaran hak pendirian tempat ibadah dan hak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Kedua, diskriminasi terhadap hak-hak agama lokal, LGBT, pendidikan agama bagi anak beragama minoritas yang berdampak terhadap perempuan dan anak. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang intoleran dan diskriminatif.

Menurut Momongan, selanjutnya laporan ini akan dijadikan dokumen pembahasan di Sidang Dewan PBB tahun 2017. Pada sidang itu rekomendasi-rekomendasi ini akan didorong menjadi rekomendasi PBB untuk pemerintah Indonesia.

"Dalam UPR tahun 2012 , ternyata ada 180 rekomendasi PBB untuk Indonesia. Dari 180 rekomendasi hanya 150 yg accepted dan 30 rekom masih dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia," kata Momongan Pertemuan ini difasilitasi oleh LWF, INTERFIDEI, IMPARSIAL dan Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia. (Redaksi Kawanuanews.co)

 

Keterangan foto: teleconference peserta dengan Simeone Sinn dari LWF dan Ojot Ojulu dari PBB

Komentar
Leave a reply.