Jaminan Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Hadapi Masalah Intoleransi

03 September 2016 \\ Manado \\ 238 Dibaca

Manado, Kawanuanews.co - Wahid Foundation bekerjasama dengan Komisariat Pemuda Katolik Sulut gelar diseminasi dan forum konsultasi bertajuk "Jaminan Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan" di Lion Hotel Manado Sabtu (03/09) siang tadi. Sejumlah narasumber yang berbicara membahas masalah-masalah terkait hak beragama dan berkayakinan di Indonesia.

Alamsyah Djafar, Program Manager Advokasi Wahid Foundation dalam kegiatan ini mengatakan,  jaminan atas hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia berhadapan dengan tiga persoalan. Yaitu persoalan di tataran sosiologis dalam bentuk tindakan-tindakan intoleransi yang masih tinggi. Berikut persoalan hukum dan ketiga persoalan konseptual. 

"Karena itulah kami rasa penting ada semacam buku sumber jaminan KBB," kata Alamsyah.

Buku sumber tersebut nantinya akan berisi dua kerangka besar pembahasan, yaitu kebebasan berpikir, bernurani dan beragama atau berkeyakinan serta manifestasi agama. 

Muhamad Monib dari ICRP salah satu pembicara menegaskan tentang perlunya pemahaman konseptual tentang relasi antar umat beragama.

"Kita perlu menemukan landasan konseptual dari agama-agama kita terkait dengan relasi antar umat atau kelompok beragama. Ini harus selesai dulu," katanya.

Prof Dr. Yong Ohoitimur akademisi dari STF Pineleng membahas tentang RUU Perlindungn Umat Beragama (PUB). Menurut Prof. Yong, RUU ini tidak boleh hanya pendekatan keamananan tapi juga perlu dikembangkan dalam pemahaman kebudayaan.

"Kalau RUU ini hanya dari sisi pendekatan keamanan maka sebenarnya tidak ada yang baru nanti. Perlu dikembangkan dengan pemahaman keadilan dan kebudayaan," katanya.

Masalah Intoleransi, LGBT Paling Dibenci 

Hasil survei Wahid Foundation menyebutkan, kelompok masyarakat yang paling dibenci oleh kelompok intoleran agama dalam masyarakat Indonesia adalah mereka yang diindetifikasi LGBT, Komunis dan Yahudi.

Alamsyah mengatakan, dalam survei ini yang diteliti adalah umat Islam Indonesia. Definisi intoleransi yang dimaksud adalah sikap penolakan atau pengingkaran hak-hak kewarganegaraan seseorang atau kelompok yang dihubungkan dengan identitasnya.

Survei yang digelar dari 30 Maret sampai 9 April 2006 ini melibatkan 1.520 responden di 34 provinsi Indonesia.

"59,9 persen di antaranya memiliki kelompok yang dibenci," kata Alamsyah.

Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya menolak anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Menurut Alamsyah, itulah protret sosiologis Indonesia yang mengungkap salah satu masalah kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.

"Soal jaminan atas hak beragama dan berkeyakinan yang kita lihat adalah umat beragama sebagai warga negara. Jadi hubungannya dengan negara. Negara harus menjamin hak setiap warga negara," tandasnya. (Redaksi Kawanuanews.co)

Komentar
Leave a reply.