Gereja Masih Lakukan Diskriminasi Terhadap LGBT

08 September 2016 \\ Manado \\ 1031 Dibaca

Manado, Kawanuanews.co - Gereja adalah salah satu pihak yang melakukan diskriminasi terhadap kaum Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT). Diskriminasi tersebut antara lain dalam bentuk penolakan terhadap mereka untuk mengekspresikan diri sesuai orientasi seksulnya.

Hal ini terungkap dalam lokakarya Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression (SOGIE) dan Hak Asasi Manusia  (HAM) untuk Konsolidasi dan Advokasi untuk Provinsi Sulut dalam Akses Keadilan yang dilaksanakan oleh Access to Justice (A2J) SULUT & Forum LGBT SULUT, Kamis  (08/09) di Hotel Sahid, Manado.

Bentuk diskriminasi lain oleh gereja adalah stigma negatif yang mencap kaum LGBT sebagai orang-orang berdosa.

“Gereja melalui khotbah-khotbah para pendetanya mencap kami sebagai orang-orang berdosa,” kata seorang waria satu peserta lokakarya ini.

Tahun 2013 Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), gereja yang memiliki umat terbanyak di Sulut menerbitkan buku kode etik pendeta GMIM. Salah satu pasalnya menegaskan penolakan terhadap pendeta yang homoseksual. Pada Mei 2016, dalam Sidang Sinode Istimewa, GMIM menetapkan dokumen pengakuan iman yang menyebutkan sikap penolakannya terhadap LGBT. Lalu pada pertengahan Juli lalu, GMIM menggelar kegiatan yang mereka sebut “seminar biblicomedic sexology”. Kegiatan yang dihadiri calon-calon pendeta dan pendeta-pendeta muda ini diakhiri dengan foto bersama yang bagian belakangnya dibentangi dengan spanduk berukuran besar berisi  penolakan GMIM terhadap surat pernyataan pastoral PGI. 

“Salah satu penyebab masalah-masalah ini adalah ketidakpahaman. Banyak orang sulit membedakan mana gejala perilaku seksual dan mana orientasi seksual,” ujar Coco dari Salut.

Lokakarya ini dihadiri para pengurus dari sejumlah komunitas LGBT di Manado, Tomohon dan Bitung, serta mitra yaitu, AJI, Peruati, Swara Parampuang, Koalisi Perempuan Indonesia, Mawale Cultural Center dan Komisi Penanggulan AIDS Daerah.

LGBT sebagai Korban Pelanggaran HAM

Yossa Nainggolan, peneliti minoritas dan rentan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, apa yang dialami oleh kaum LGBT dengan gereja itu, “dari perspektif  HAM dapat dikategorikan sebagai pembatasan beribadah dan berkeyakinan.”

Masalah-masalah lain yang dialami kaum LGBT, yang terungkap dalam lokakarya itu berkaitan dengan hak-haknya adalah diskriminasi untuk akses pelayanan publik seperti pengurusan KTP-KK, akses dan diskriminasi di tempat kerja serta akses kesehatan, kekerasan, penolakan keluarga dan masyarakat.

Dalam persepektif hukum HAM, kata Nainggolan, setiap orang atau warga negara adalah pemangku hak sementara negara dalam posisi sebagai pemangku kewajiban. Dia menegaskan, bahwa setiap warga negara, termasuk kaum LGBT harus mengetahui prinsip-prinsip HAM dan undang-undang yang terkait agar hak-haknya dapat lebih efektif diperjuangkan.

“Negara wajib menghomati setiap warga negara dalam hal pilihan orientasi seksualnya,” kata Nainggolan.

Dalam naskah ‘policy brif’ yang dipresentasikan dalam lokakarya ini disebutkan bahwa November tahun 2015 lalu, sejumlah komunitas LGBT di Kota Manado telah menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi langsung kepada Walikota kota itu serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

“Respon mereka waktu itu sebenarnya cukup positif. Tapi sekarang ini perlu kita mengevaluasi sejauh mana progresnya,” kata Wildy dari Berdikari Tomohon ketika mempresentasikan naskah itu. (Redaksi Kawanuanews.co)     

 

Komentar
Leave a reply.